Paradigma Baru PMI

Paradigma Baru PMI

H.EA. Zaenal Marzuki, SH, MH (Ketua PMI Kabupaten Jember) menyambut baik Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan tanggal 9 Januari 2018 lalu, Aturan hukum yang sudah dinanti selama belasan tahun itu pun akhirnya diharapkan mampu memantapkan keberadaan PMI. Hadirnya UU Kepalangmerahan ini menjadi ruh baru, semangat baru, kekuatan baru, paradigma baru bagi PMI, sepak terjang PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang tertua di Indonesia telah diakui oleh berbagai pihak, Sumber Daya Manusia PMI yang terlatih menjadi modal utama kemajuan organisasi tanpa pamrih pujian. Semua dikerjakan untuk kemanusiaan dalam situasi darurat maupun situasi normal sekalipun, Sesuai amanah Presiden Soekarno sebagai pendiri PMI menegaskan melalui Kepres Nomor 25 tahun 1950  bahwa Perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan Palang Merah di Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan memaksa PMI Kabupaten Jember merumuskan kembali Program kerja berdasarkan Amanah Undang-Undang Bab V pasal 22 tentang tugas PMI, yang telah ditegaskan diantaranya :

  1. Memberi bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan,dan gangguan keamanan lainnya;
  2. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Melakukan pembinaan relawan;
  4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
  5. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
  6. Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana didalam dan diluar negeri;
  7. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan
  8. Melaksanakan tugas kemanusiaan laiinya yang diberikan oleh pemerintah.

Zaenal Marzuki menambahkan,  pihaknya merasa bersyukur UU Kepalangnmerahan sudah disahkan. Diakuinya, Ketua Umum PMI Pusat Jusuf Kalla memiliki andil besar atas lahirnya UU tersebut. Sebelumnya, Rancangan undang-undang (RUU) Kepalangmerahan disahkan menjadi UU oleh DPR pada 11 Desember 2017 lalu, Keberadaan undang-undang ini berdampak positif dan memantapkan (posisi) PMI," katanya.

Di satu sisi, ia menyadari UU ini menjadi tugas berat pihaknya untuk mensosialisasikan ke oknum atau pihak yang masih menggunakan simbol palang merah.  "Jadi kalau masih ada yang masih pakai palang merah bisa diganti palang kuning atau hijau. Yang penting jangan palang merah," ujarnya seraya mengatakan, pelanggaran atas aturan ini ancaman hukumannya tidak main-main termasuk membayar denda hingga Rp 5 miliar (BAB IX Pasal 38).